Politik Netral
PSI Soal Wacana Pemisahan Pileg-Pilpres: Inkonsistensi Pembuat UU
U Pemilu sebagai bentuk inkonsistensi lembaga pembuat undang-undang yang tidak pernah menyelesaikan kebijakan pemilu dengan tuntas. Usul pemisahan elections ini disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia dari Golkar dengan alasan agar masyarakat lebih fokus, pilpres tidak kehilangan legitimasi, dan beban penyelenggara elections lebih ringan. PKS dan PDIP mendukung usul tersebut, namun PDIP memberi catatan agar hasil pileg tidak menjadi penentu tiket pencalonan pilpres.
Poin-Poin Utama
- Bestari Barus adalah Ketua Bidang Politik DPP PSI yang menyuarakan tanggapan soal wacana pemisahan pileg-pilpres.
- Wacana pemisahan pileg-pilpres muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
- Bestari menganggap munculnya isu ini sebagai bukti inkonsistensi lembaga pembuat undang-undang.
- DPR RI adalah lembaga pembuat undang-undang yang disebut inkonsisten oleh Bestari.
- Bestari menyatakan sikap PSI tidak obral tanggapan dan menunggu saat yang tepat.
- Bestari mempertanyakan mengapa perubahan undang-undang pemilu selalu dilakukan menjelang pemilu.
- Ahmad Doli Kurnia adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI.
- Doli mengusulkan pileg, pilpres, dan pilkada diselenggarakan secara terpisah.
- Doli menyatakan alasan pertama pemisahan agar konsentrasi masyarakat tidak terbelah.
- Doli menyatakan alasan kedua adalah pilpres kehilangan legitimasi karena masih menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya.
- Doli menyatakan alasan ketiga pemisahan dapat meringankan beban penyelenggara pemilu.
- PKS menyatakan mendukung usul pemisahan pileg-pilpres dari Golkar.
- PDIP juga mendukung usul tersebut dengan catatan hasil pileg tidak menjadi penentu tiket pencalonan pilpres.
- Wacana ini menyasar Pemilu 2029.
- Keterangan resmi Doli disampaikan pada tanggal 22 September 2025.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.