MK Diminta Permudah Syarat Pembentukan Parpol

Poin-Poin Utama

• • MK diminta mempermudah syarat pendirian partai politik.
• • Partai Hijau Indonesia mengajukan permohonan pengujian UU No. 2/2008 tentang Partai Politik.
• • Tiga pasal yang diuji adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d.
• • Pemohon terdiri dari Nur Rosyid Murtadho sebagai Ketua Umum PHI dan Mohammad Novrizal Bahar sebagai dosen hukum tata negara FH UI.
• • Kuasa hukum dari Pillar Law Firm yang mendampingi pemohon adalah Yance Arizona.
• • Permohonan diajukan pada Senin, 5 Oktober 2026.
• • Partai Hijau Indonesia didirikan pada tahun 2012.
• • Partai Hijau Indonesia hanya memiliki kepengurusan di 12 provinsi.
• • Partai Hijau Indonesia memiliki delegasi dari 29 provinsi saat Kongres Luar Biasa 2024.
• • UU Parpol mewajibkan partai memiliki kepengurusan di seluruh 38 provinsi di Indonesia.
• • Perolehan status badan hukum memerlukan lebih dari 3.000 kantor kepengurusan.
• • Syarat tersebut dinilai mengubah hak berserikat menjadi hak yang hanya bisa diakses pemilik modal besar.
• • Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
• • Konstitusi tidak mewajibkan partai politik bersifat nasional melainkan hanya menyebut istilah partai politik tanpa kualifikasi.
• • Frasa bersifat nasional dalam konstitusi hanya dilekatkan kepada KPU dalam Pasal 22E ayat (5).