Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Nihilnya Keterwakilan Perempuan dalam Panja RU U Pemilu

Poin-Poin Utama

• • Panja RU U Pemilu DPR RI beranggotakan 23 orang dan seluruhnya laki-laki.
• • Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RU U Pemilu menilai komposisi tersebut mencerminkan persoalan keterwakilan perempuan belum menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan politik.
• • Koalisi terdiri dari belasan lembaga termasuk Perludem, NETGRIT, ICW, dan Puskapol UI.
• • Panja RU U Pemilu akan merumuskan desain sistem pemilu termasuk kebijakan afirmasi dan keterwakilan perempuan.
• • Absennya perempuan menciptakan paradoks kelembagaan ketika aturan keterwakilan disusun tanpa keterwakilan perempuan dalam forum pengambilan keputusan.
• • Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 memperkuat kewajiban keterwakilan perempuan dalam pengisian sejumlah AKD dan kepemimpinannya.
• • Partai politik memiliki anggota DPR perempuan namun keberadaan mereka belum diterjemahkan menjadi penempatan dalam forum strategis Panja.
• • Persoalan terletak pada desain kelembagaan, norma, dan praktik penugasan fraksi yang tidak memastikan distribusi kekuasaan secara setara.
• • Hambatannya meliputi nominasi, akses jaringan elite dan pembiayaan, beban ganda, kekerasan politik berbasis gender, serta pembatasan kultural.
• • Kajian Puskapol UI menegaskan pentingnya pembenahan rekrutmen, penempatan kandidat, pembiayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan politik.
• • Koalisi mendesak partai politik dan fraksi segera memperbaiki komposisi Panja agar perempuan hadir secara bermakna.
• • Penempatan perempuan harus disertai kewenangan setara untuk menentukan agenda, merumuskan norma, dan mengambil keputusan.
• • Ketua Panja Revisi UU Pemilu Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membuka peluang untuk merotasi anggotanya.
• • Masing-masing fraksi tetap dapat melakukan perombakan bagi kadernya yang masuk dalam daftar Panja RU U Pemilu.
• • Koalisi menilai pengalaman politik perempuan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pengalaman laki-laki.