RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Diminta tak Muat Pasal Siluman

Poin-Poin Utama

• • Seminar tentang arah UU Perlindungan Ketenagakerjaan diselenggarakan GREAT Institute bersama PPMI '98 di Hotel Grand Orri, Citeureup, Bogor pada 26 September 2026.
• • Forum mempertemukan tokoh gerakan buruh, pemerintah, dan parlemen untuk membahas RUUPelindungan Ketenagakerjaan.
• • Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa di era Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berpihak kepada buruh dan serikat buruh.
• • Syahganda optimistis UU Perlindungan Buruh yang baru akan bersifat proburuh.
• • Penguatan organisasi buruh diperlukan agar dapat masuk ke lingkungan perusahaan dan membangun Perjanjian Kerja Bersama.
• • Sekitar 50 juta kekuatan buruh jika upahnya dinaikkan akan melancarkan ekonomi kerakyatan.
• • Serikat pekerja diminta mengawal pembahasan RUUt hingga tahap akhir untuk menghindari pasal siluman.
• • RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah.
• • Konsep RUUDiterima pemerintah pada 27 Agustus 2026.
• • Presiden menugaskan tujuh menteri untuk membahas RUUDengan DPR pada 1 September 2026.
• • Tujuh kementerian yang terlibat adalah Ketenagakerjaan, Hukum, Sekretariat Negara, UMKM, Dalam Negeri, Perindustrian, serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
• • Daftar Inventarisasi Masalah RUUMeningkat dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100.
• • Usulan pemerintah berkaitan dengan upah pekerja mikro, jaminan sosial pekerja mikro, pelatihan, pemagangan, dan alih daya.
• • Pembahasan RUUPelindungan Ketenagakerjaan masih berlangsung dan belum selesai.
• • Masyarakat diminta tidak mempercayai dokumen yang diklaim sebagai naskah final pembahasan.