Negara Bersenjata Nuklir Ini Ancam Houthi jika Serang Mekkah dan Madinah
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, dengan memperingatkan bahwa ancaman terhadap kota suci Mekkah dan Madinah merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar. Pakistan, Arab Saudi, dan Turki sebelumnya menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Para pimpinan militer ketiga negara bertemu di Riyadh untuk membahas peningkatan pertukaran intelijen dan koordinasi militer, dengan Turki menyatakan kesiapan memberikan dukungan yang dapat meliputi intelijen, logistik, atau amunisi.
Poin-Poin Utama
- Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi di hadapan Majelis Umum PBB.
- Sharif memperingatkan bahwa ancaman terhadap Mekkah dan Madinah merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar.
- Ia menyebut serangan Houthi sebagai tindakan yang tercela.
- Kelompok Houthi menepis tuduhan dan menyebutnya sebagai kebohongan keji.
- Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah bulan lalu.
- Pakta menyatakan serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
- Islamabad dan Ankara sejauh ini menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik Riyadh melawan Houthi.
- Pemimpin militer dari ketiga negara bertemu di Riyadh pada hari Jumat.
- Mereka membahas peningkatan pertukaran intelijen serta koordinasi militer.
- Para pemimpin militer meninjau situasi keamanan dan ancaman yang dihadapi Arab Saudi.
- Mereka menegaskan komitmen terhadap pertahanan kolektif.
- Para pemimpin berjanji mewujudkan komitmen Kesepakatan Mekkah menjadi kerja sama efektif.
- Belum jelas dukungan apa yang mungkin diberikan Turki dan Pakistan kepada Riyadh.
- Presiden Turki Erdogan mengatakan dukungan dapat mencakup intelijen, logistik, atau amunisi.
- Erdogan menyebut kemungkinan bantuan militer lebih luas bergantung pada skala ancaman.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Sindonews.