Kemenko PM dorong transformasi filantropi dari bantuan ke pemberdayaan

Poin-Poin Utama

• • Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong transformasi filantropi dari sekadar pemberian bantuan menjadi dukungan yang meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
• • Dorongan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
• • Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta jiwa.
• • Kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,61 persen berdasarkan data BPS.
• • Target penghapusan kemiskinan ekstrem ditetapkan pada 2026.
• • Target penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen dijadwalkan pada 2029.
• • Penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,7 triliun pada 2025.
• • Sekitar 81 persen dana zakat melalui pembukuan lembaga ditujukan kepada fakir dan miskin.
• • Sepanjang 2025 diterbitkan 108 izin pengumpulan uang atau barang tingkat menteri kepada 47 penyelenggara.
• • Total dana terlapor melalui izin pengumpulan uang atau barang mencapai Rp562,4 miliar.
• • Lebih dari 95 persen dana pengumpulan uang atau barang dihimpun melalui platform digital.
• • Pengumpulan uang atau barang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980.
• • Regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur penggalangan dana secara daring.
• • Filantropi perlu diarahkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.
• • Dana filantropi dapat mendukung peningkatan keterampilan, akses ekonomi, dan kemampuan masyarakat untuk mandiri.