Pemprov Banten Pastikan APBD 2027 Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Poin-Poin Utama

• • Provinsi Banten memastikan RAPBD 2027 berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
• • RAPBD 2027 diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah bukan sekadar dokumen administratif.
• • Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurana di Serang.
• • Belanja daerah 2027 menekankan pada aspek fokus, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel.
• • Setiap program kerja pemerintah daerah dilengkapi target jelas, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan terukur.
• • Pengukuran keberhasilan anggaran didasarkan pada manfaat yang diterima masyarakat bukan besaran belanja.
• • Pemerintah Provinsi Banten membuka diri terhadap pengawasan dari DPRD dan masyarakat.
• • Pengawasan anggaran mencakup tahap penyusunan, proses pengadaan, hingga pertanggungjawaban.
• • Pembahasan RAPBD 2027 akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Banten bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
• • Rapat paripurana menetapkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
• • Optimalisasi pendapatan asli daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
• • Kepastian hukum menjadi kunci agar peningkatan pendapatan asli daerah tidak membebani masyarakat.
• • Penciptaan iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
• • Langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan fiskal daerah dan kualitas pelaksanaan anggaran.
• • Setiap rupiah anggaran ditargetkan memberikan dampak langsung bagi publik.