Hakim AS Hentikan Iklan Kontroversial Trump yang Menggunakan Uang Rakyat
Hakim federal memerintahkan pemerintahan Trump untuk menghentikan penayangan iklan kontroversial yang didanai uang pembayar pajak Amerika Serikat sebesar 19 juta dolar AS dari total alokasi 20 juta dolar AS. Perintah penahanan sementara ini dikabulkan berdasarkan permohonan kelompok pengawas pemerintah Common Cause di pengadilan federal New York, yang menilai iklan tersebut mempromosikan agenda politik pribadi dan melanggar hukum alokasi anggaran yang melarang penggunaan dana federal untuk propaganda partisan. Perintah hakim ini membekukan setiap pembelian slot iklan baru selama dua minggu ke depan.
Poin-Poin Utama
- Hakim federal Jennifer Rochon memerintahkan pemerintahan Trump menghentikan penayangan iklan controversial yang didanai uang pembayar pajak.
- Perintah penahanan sementara dikabulkan berdasarkan permohonan kelompok pengawas pemerintah Common Cause di pengadilan federal New York.
- Pemerintah telah menghabiskan dana sebesar 19 juta dolar AS dari total alokasi 20 juta dolar AS anggaran pembayar pajak untuk kampanye iklan tersebut.
- Anggaran berasal dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS dan awalnya dikategorikan sebagai pengumuman layanan masyarakat.
- LMD Agency Inc. membeli hak siar hingga Minggu, 11 Oktober 2026, tanpa rencana membeli slot siar tambahan.
- Perintah hakim membekukan setiap pembelian slot iklan baru selama dua minggu terhitung mulai pukul 18.45 waktu setempat.
- Pemerintahan Trump membuat setidaknya 13 iklan bergaya kampanye yang ditayangkan di CBS, CNN, MS NOW, dan Fox News.
- Trump pada 5 Oktober berjanji menanggung biaya iklan patriotik menggunakan dana pribadi dan super PAC MAGA Inc.
- Enam hari setelah janji Trump, iklan yang didanai uang publik masih terus ditayangkan.
- Lembaga Common Cause bersama Komite Nasional Demokrat menilai penayangan tersebut melanggar hukum alokasi anggaran.
- Departemen Kehakiman berargumen iklan tidak menyebutkan calon atau partai politik tertentu.
- Iklan diarahkan langsung oleh Trump, termasuk dalam pemilihan gambar dan video, melibatkan tim video internal Gedung Putih.
- Juru bicara Gedung Putih mengonfirmasi Trump tidak berencana mengganti atau mengembalikan uang negara yang telah terpakai.
- Pejabat senior Departemen Keamanan Dalam Negeri Holly Mehringer mengonfirmasi pembelian hak siar hingga 2026.
- Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin membela penggunaan anggaran tersebut dalam acara Face the Nation di CBS News.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Media Indonesia.