Soroti Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, DPR Minta Kalapas Diseleksi Ketat dan Bebas Titipan
Anggota Komisi XIII DPR Prana Putra Sohe mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan sistem meritokrasi secara ketat dalam penempatan pejabat lembaga pemasyarakatan menyusul temuan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong. Prana menegaskan penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak, bukan berdasarkan kedekatan atau titipan. Ia menilai penanganan skandal di lapas tidak boleh selalu mengorbankan petugas tingkat bawah, karena penyimpangan di lingkungan lapas berakar dari kelemahan manajemen, lemahnya sistem pembinaan, serta ketidaktepatan penunjukan pejabat struktural.
Poin-Poin Utama
- Anggota Komisi XIII DPR Prana Putra Sohe mendesak Ditjenpas terapkan sistem meritokrasi secara ketat.
- Desakan disampaikan menyusul temuan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong.
- Fasilitas mewah tersebut mencoreng tata kelola pemasyarakatan nasional.
- Prana berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- Penempatan pejabat lapas harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak.
- Penanganan skandal lapas tidak boleh selalu mengorbankan petugas tingkat bawah.
- Penyimpangan di lingkungan lapas berakar dari kelemahan manajemen.
- Lemahnya sistem pembinaan menjadi salah satu penyebab penyimpangan.
- Ketidaktepatan penunjukan pejabat struktural berkontribusi pada penyimpangan.
- Rapat Dengar Pendapat berlangsung di Gedung DPR, Jakarta.
- Rapat dilakukan bersama Dirjen Pemasyarakatan pada Senin, 28 September 2026.
- Fasilitas mewah di Lapas Cibinong menjadi sorotan publik nasional.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Sindonews.