Pemkab Bogor Buka Suara soal Lahan Bekas "Apartemen" di Lapas Kelas IIA Cibinong

Poin-Poin Utama

• • Lahan bekas bangunan apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong tetap berstatus aset Pemerintah Kabupaten Bogor.
• • Lahan dapat dimanfaatkan pihak lapas melalui skema pinjam pakai.
• • Lapas Cibinong mengajukan permohonan pinjam pakai melalui surat bernomor WP.11.PAS-UM.01.01-2747 tertanggal 6 Juni 2026.
• • Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan pinjam pakai bernomor 500.17.3.1/857-BPKAD pada 28 Juli 2026.
• • Perjanjian pinjam pakai Nomor 500.17.2/586-BPKAD ditandatangani pada 13 Agustus 2026.
• • Kesepuluh unit bangunan apartemen harus dibongkar sebelum lahan dapat dimanfaatkan pihak lapas.
• • Tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Lapas Cibinong.
• • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membongkar 10 unit bangunan apartemen menggunakan alat berat.
• • Pembongkaran seluruh bangunan ditargetkan selesai pada hari yang sama.
• • Bangunan apartemen dibangun secara swadaya tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
• • Bangunan tidak tercatat sebagai barang milik negara.
• • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut temuan Ombudsman Republik Indonesia.
• • Hasil pemeriksaan sementara mengidentifikasi adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang.
• • Pihak yang bertanggung jawab belum diumumkan karena tim masih menganalisis keterangan, dokumen, dan barang bukti.
• • Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Pansus Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI setelah analisis selesai.