Perdamaian di Papua Bisa Dicapai Jika Keamanan dan Pembangunan Berjalan Beriringan

Poin-Poin Utama

• • Konflik di Papua berdampak pada aspek keamanan, layanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat.
• • Perdamaian di Papua memerlukan pendekatan beriringan antara keamanan dan pembangunan.
• • Noor Azhari adalah Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI).
• • Riset MPSI mencatat lebih dari 240 kejadian kekerasan di Papua dari 2019 hingga September 2026.
• • Pola kekerasan yang diidentifikasi MPSI meliputi intimidasi, pengungsian, kekerasan fisik, gangguan layanan dasar, dan disinformasi.
• • Dampak kekerasan mengganggu sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, distribusi logistik, dan ruang sosial.
• • Keberhasilan perdamaian bukan hanya menurunnya kontak senjata, tetapi juga pulihnya rasa aman, layanan dasar, dan kepercayaan warga.
• • Pendekatan keamanan perlu memperhatikan perlindungan masyarakat sipil, akuntabilitas, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya lokal.
• • Pembangunan perlu meliputi pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, air bersih, dan penguatan ekonomi lokal.
• • Tokoh adat, gereja, kepala kampung, perempuan, pemuda, pemerintah daerah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam perdamaian Papua.
• • Diskusi publik "Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?" diselenggarakan MPSI di Jakarta Timur pada 2 Oktober.
• • Damai Papua hanya mungkin jika keamanan, pelayanan publik, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal berjalan bersama.
• • Pembangunan tidak bisa berjalan di atas rasa takut dan keamanan tidak akan berkelanjutan tanpa pelayanan publik yang dirasakan warga.
• • Negara tetap memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan penegakan hukum di Papua.
• • Persoalan Papua tidak hanya sekadar gangguan keamanan, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan keberlangsungan layanan dasar.