Ekonomi Netral
Dari Tambak ke Industri, Bima Pacu Hilirisasi Garam Demi Nilai Tambah Petani
Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, tengah menggenjot hilirisasi garam melalui fasilitas washing plant bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan bernilai Rp13 miliar di Desa Donggobolo untuk meningkatkan mutu garam dari KW2 dan KW3 menjadi berkualitas industri dan sesuai Standar Nasional Indonesia. Langkah ini diharapkan menciptakan nilai ekonomi lebih tinggi bagi sekitar 3.000 keluarga petani garam yang selama ini sebagian besar pengolahan dan nilai tambah garam terjadi di luar daerah, terutama Jawa Timur.
Poin-Poin Utama
- Sekitar 3.000 keluarga petani di Kabupaten Bima menggantungkan hidup pada produksi garam.
- Sekitar 9.000 hingga 12.000 jiwa bergantung pada sektor garam di Bima.
- Produksi garam Kabupaten Bima mencapai 119.311,24 ton pada 2025.
- Produksi garam turun 8,35 persen dari 130.186,32 ton pada 2024.
- Produksi garam historis adalah 100.815 ton (2021), 77.739,68 ton (2022), 108.686,98 ton (2023), dan 130.186,32 ton (2024).
- Lahan garam tersebar di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Sape, dan Lambu dengan luas sekitar 1.564,59 hektare.
- Mayoritas garam yang dihasilkan masih berkualitas KW2 dan KW3.
- Wakil Bupati Bima, H Irfan Zubaidy, mendorong peningkatan mutu garam menjadi garam industri.
- Garam Bima dipasarkan ke Bali, Jawa, Makassar, NTT, Banjarmasin, Kabaena, Medan, dan Jakarta.
- Sebagian besar pengolahan dan nilai tambah garam Bima dilakukan di Jawa Timur.
- Washing plant di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha memiliki nilai pembangunan sekitar Rp13 miliar.
- Washing plant bantuan KKP berkapasitas gudang hingga 2.000 ton.
- Washing plant berlokasi di kawasan Pabrik Pengolahan Garam Bima, Jalan Lintas Bima-Sumbawa.
- KKP mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha swasta, BUMD, dan koperasi.
- Garam Bima diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, kosmetik, serta makanan dan minuman.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di RepublikaHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Republika.