Anggota Komisi II dari PKB Usulkan DPR Bentuk Pansus Ijazah Gibran

Poin-Poin Utama

• • Eka Widodo dari Komisi II DPR RI-Fraksi PKB mengusulkan pembentukan Pansus terkait putusan MK tentang ijazah Gibran.
• • Pertimbangan MK mengenai ijazah perlu jadi perhatian lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
• • DPR perlu menghormati putusan MK dan menjalankan fungsi konstitusionalnya apabila ada dasar serta bukti yang cukup.
• • Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat.
• • Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian tersebut termasuk peran DPR dan kewenangan MK.
• • DPR dapat membentuk Pansus sebagai instrumen pengawasan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
• • Tugas Pansus bukan menghakimi melainkan mengklarifikasi dan memastikan fakta secara objektif.
• • Pansus perlu memastikan dokumen pendidikan sebagai dasar pemenuhan syarat benar-benar ada.
• • Pansus juga perlu memastikan proses penyetaraan, siapa yang melakukan verifikasi, dan apakah prosedurnya sesuai ketentuan hukum.
• • Jika bukti ijazah tidak ada, DPR dapat merekomendasikan dan mengajukan perkara ke MK untuk diadili.
• • Setelah MK memutus, perkara selanjutnya diserahkan kepada MPR untuk proses pemberhentian.
• • MK membacakan putusan perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
• • MK menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
• • Para pemohon antara lain KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
• • MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA.