Rapat dengan MenPAN RB, Kepala BRAN Tekankan Kebut Penataan Kelembagaan
Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja serta pematangan pembagian fungsi dan kewenangan agar agenda reforma agraria nasional berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo. BRAN menegaskan tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah ada, melainkan membangun sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan memastikan administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR atau BPN. Integrasi data pertanahan menjadi fondasi penting bagi BRAN untuk memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, dan menyelaraskan program reforma agraria yang berorientasi pada kepastian hukum serta manfaat nyata bagi rakyat.
Poin-Poin Utama
- Rapat berlangsung di Ruang Rapat Majapahit, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
- Pertemuan melibatkan Kepala BRAN Jenderal Dedi Prasetyo, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
- Agenda utama rapat mencakup percepatan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) BRAN.
- Pembahasan meliputi penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga terkait reforma agraria.
- Rapat juga membahas penegasan batas kewenangan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan reforma agraria.
- BRAN dibentuk untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor.
- Administrasi pertanahan tetap menjadi kewenangan ATR/BPN sesuai regulasi yang berlaku.
- Integrasi data pertanahan menjadi perhatian penting dalam membangun fondasi kerja BRAN.
- Data yang terpadu diperlukan untuk memetakan persoalan agraria dan menentukan prioritas penanganan.
- Penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian.
- Pembahasan lanjutan diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung pembentukan BRAN.
- Dedi Prasetyo menyampaikan keterangan resmi Sabtu, 10 Oktober 2026.
- Penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas untuk menjalankan agenda reforma agraria Presiden Prabowo.
- Organisasi BRAN dirancang memiliki mandat jelas dengan indikator kinerja terukur.
- BRAN hadir untuk memastikan kebijakan reforma agraria memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.