Manfaat JKP Diperbesar, Pemerintah Diminta Cegah Kesenjangan Antarpekerja

Poin-Poin Utama

• • Rencana pemerintah memperkuat kembali program Jaminan Kehilangan Pekerjaan menuai apresiasi dari Anggota DJSN Royanto Purba.
• • JKP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
• • Pelaksanaan JKP diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.
• • Program JKP memberikan tiga manfaat, yaitu bantuan uang tunai, informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja.
• • Bantuan uang tunai JKP berlaku selama enam bulan setelah pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
• • Peserta JKP meliputi pekerja kantoran dan buruh pabrik yang merupakan warga negara Indonesia.
• • Peserta JKP wajib berusia di bawah 54 tahun saat terdaftar dan bekerja di badan usaha skala menengah dan besar.
• • Pekerja di badan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
• • Sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021, nominal bantuan uang tunai JKP adalah 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama.
• • Bantuan uang tunai kemudian berkurang menjadi 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.
• • Maksimal dasar upah yang diperhitungkan dalam bantuan JKP adalah Rp 5 juta.
• • Pada 2025, PP Nomor 6 Tahun 2025 mengubah manfaat JKP menjadi 60 persen dari batas upah maksimal.
• • Manfaat JKP yang direvisi pada 2025 dibayar selama paling lama enam bulan berturut-turut.
• • Kelompok pertama dengan gaji Rp 2,3 juta akan menerima bantuan penuh sebesar Rp 2,3 juta selama enam bulan.
• • Kelompok kedua dengan gaji di bawah Rp 3,6 juta juga akan menerima bantuan Rp 2,3 juta.