Kasus ATR/BPN di KPK Diyakini Jadi Momentum Berantas Mafia Tanah

Poin-Poin Utama

• • KPK mengusut dugaan korupsi pengelolaan pertanahan di Kementerian ATR/BPN.
• • Penyidikan KPK terkait dugaan korupsi pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat hak guna bangunan di Kabupaten Bogor.
• • KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
• • Para tersangka terdiri atas pihak dari lingkungan ATR/BPN dan pihak swasta.
• • Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 7 Oktober 2026.
• • Nusron Wahid tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan agenda internal kementerian.
• • Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.
• • Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai penegakan hukum terhadap mafia tanah harus dilakukan secara konsisten.
• • Abdul Fickar meminta pembenahan sistem pengawasan internal di lingkungan ATR/BPN.
• • Abdul Fickar menyatakan keterlibatan orang dalam dalam mafia tanah harus menjadi faktor pemberat hukuman.
• • Abdul Fickar menekankan pentingnya transparansi prosedur dan akses masyarakat terhadap informasi serta mekanisme pengaduan.
• • Abdul Fickar mengingatkan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak dibenarkan terlibat dalam masalah tanah.
• • Abdul Fickar mengingatkan bahwa aparatur adalah pelayan masyarakat yang gajinya dibayar oleh masyarakat.
• • Penguatan pengawasan, integritas aparatur, dan transparansi dinilai menjadi kunci memberantas praktik mafia tanah.
• • Pengusutan perkara oleh KPK disebut menjadi momentum mengevaluasi sistem pelayanan dan pengawasan pertanahan.