Sikap Yusril Tekait Putusan MK soal Gibran

Poin-Poin Utama

• • Yusril Ihza Mahendra adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
• • Yusril enggan mengomentari putusan MK terkait kepemilikan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
• • MK tidak menemukan bukti meyakinkan kepemilikan ijazah setingkat SMA luar negeri milik Gibran.
• • Sidang putusan PHPU mengenai syarat pendidikan Gibran berlangsung pada 6 Oktober 2026.
• • Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan putusan tersebut dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.
• • Sertifikat keikutsertaan (certificate of attendance) menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
• • Sertifikat keikutsertaan hanya membuktikan kehadiran dalam perkuliahan, bukan kelulusan.
• • Gibran merupakan Wakil Presiden sekaligus atasan Yusril dalam kabinet.
• • Yusril menyatakan tidak berada pada posisi yang tepat untuk membahas persoalan tersebut.
• • Yusril mengaku sebagai anggota kabinet yang harus menjaga sikap terkait persoalan Wakil Presiden.
• • Pemerintahan menyerahkan persoalan legalitas kepada MK dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
• • Yusril menegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden terkait perkara ini.
• • Yusril menganggap tidak layak bagi menteri mengomentari hal yang berkaitan dengan Wakil Presiden.
• • Beberapa pihak seperti Wali Kota Sukabumi dan anggota DPR berpotensi menempuh langkah politik.
• • Dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan tidak memenuhi persyaratan tamat SMA.