Pakar tidak setuju beban pembuktian terbalik dalam perampasan aset

Poin-Poin Utama

• • Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Taufik Rahman tidak setuju penerapan metode pembuktian terbalik dalam perampasan aset.
• • Metode pembuktian terbalik membebankan pembuktian aset terkait tindak pidana kepada terdakwa.
• • Taufik menilai pembuktian terbalik bertentangan dengan asas peradilan berimbang (fair trial).
• • Aset dapat dirampas jika putusan pengadilan menyatakan aset tersebut memiliki hubungan sangat kuat dengan tindak pidana tertentu.
• • Metode pembuktian terbalik membuka peluang perampasan aset yang diragukan keterkaitannya dengan tindak pidana.
• • Taufik mengusulkan agar RU< Perampasan Aset tidak mencantumkan ketentuan pembuktian terbalik.
• • Jaksa penuntut umum merupakan pihak yang semestinya mencari bukti keterkaitan aset dengan tindak pidana.
• • Penerapan pembuktian terbalik berpotensi menempatkan terdakwa pada posisi tidak seimbang.
• • Terdakwa harus berhadapan dengan negara yang memiliki sumber daya dan otoritas lebih besar.
• • Metode pembuktian terbalik membuka celah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
• • Kekuatan hukum terdakwa jauh lebih rendah dibandingkan kekuatan hukum negara.
• • Taufik mengusulkan agar RU< Perampasan Aset mengatur secara jelas standar pembuktian dalam perkara perampasan aset tanpa pemidanaan.
• • Taufik menyarankan keterkaitan aset dengan tindak pidana dibuktikan dengan standar clear and convincing evidence.
• • Taufik menyatakan pandangannya saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.