Bantah Aturan Pendidikan di PKPU 19/2023 Disiapkan demi Gibran, Eks Ketua KPU: Untuk Semua

Poin-Poin Utama

• • Mantan Ketua KPU Hasyim Asyari membantah tudingan bahwa PKPU 19/2023 disiapkan untuk mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
• • Hasyim menilai ketentuan dalam Pasal 18 PKPU 19/2023 berlaku untuk semua orang dan bukan untuk Gibran semata.
• • Rumusan norma Pasal 18 PKPU 19/2023 dibuat lebih awal sebelum pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi.
• • Rumusan norma melibatkan masukan berbagai pihak termasuk Kementerian Pendidikan melalui forum uji publik dan RDP.
• • Rumusan norma juga telah melalui harmonisasi oleh Kementerian Hukum.
• • PKPU 19/2023 ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023.
• • Putusan MK Nomor 90/2023 baru dibacakan pada 16 Oktober 2023.
• • MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.
• • Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa calon berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu.
• • Putusan MK Nomor 90/2023 menjadi dasar pencalonan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun.
• • Gibran saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
• • Pasal 13 ayat 1 huruf r PKPU 19/2023 mensyaratkan Capres dan Cawapres paling rendah tamat sekolah menengah atas atau siderajat.
• • Pasal 18 ayat 1 huruf m PKPU 19/2023 mengatur dokumen bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi.
• • Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 mengecualikan kewajiban dokumen kelulusan bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.