Komite Eksekutif Papua Kawal Delapan Kesepakatan Jakarta untuk Percepat Pembangunan
kampung, serta penanganan pengungsi. Empat kementerian koordinator paparkan agenda strategis pembangunan yang mencakup infrastruktur jalan dan transportasi, pengembangan kawasan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, serta pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan mengutamakan kearifan lokal.
Poin-Poin Utama
- Komite Eksekutif mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk mempercepat pembangunan di Papua.
- Kesepakatan Jakarta merupakan hasil Rapat Sinkronisasi di Kantor Sekretariat Negara pada 1 Oktober.
- Velix Vernando Wanggai merupakan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- Kementerian PPN/Bappenas akan gelar pertemuan untuk memastikan komitmen program dan anggaran untuk Papua.
- Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua berlaku untuk periode 2025-2029.
- Pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah menjadi aspirasi yang dibahas dalam sinkronisasi.
- Keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua menjadi salah satu persoalan yang dibahas.
- Pendekatan afirmatif spesifik diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kearifan lokal Papua.
- Empat kementerian koordinator mempresentasikan agenda strategis pembangunan Papua dalam pertemuan tersebut.
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur membahas pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni.
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur membahas pengembangan koridor ekonomi ruas jalan Trans Papua.
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan membahas pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat membahas optimalisasi sentra kreatif di Papua.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengarahkan pembangunan melalui pendekatan kesejahteraan yang humanis.
- Tindak lanjut selanjutnya meliputi Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026 dan Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Republika.